expert

oleh Ari Juliano Gema

Meski telah ditunggu-tunggu pengesahannya oleh berbagai pihak, namun ternyata pembahasan RUU Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (RUU Pengadilan Tipikor) telah melenceng dari esensinya. RUU yang seharusnya hanya mengatur mengenai pembentukan dan tata cara bersidang di Pengadilan Tipikor, ternyata malah mencoba membatasi wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Menurut penjelasan Arbab Paproeka, Ketua Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor, kewenangan KPK hanya akan sampai tingkat penyidikan. KPK tidak bisa lagi menuntut para koruptor yang ditangani KPK. Semua kewenangan penuntutan dan pembuatan rencana penuntutan akan dilakukan Kejaksaan Agung (Kompas, 10/09/09).

Hal ini jelas sangat aneh. Pembuatan RUU Pengadilan Tipikor didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 19 Desember 2006 yang mempermasalahkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang mengatur pembentukan Pengadilan Tipikor. Pada pokoknya Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, namun tetap mempunyai kekuatan mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Tidak ada Putusan MK yang mempermasalahkan wewenang KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK.

Pembatasan wewenang KPK hanya sampai tingkat penyidikan jelas telah menyimpang dari niat awal pembentukan KPK, yaitu untuk menerobos kebuntuan penegakan hukum atas perkara korupsi yang ditangani kejaksaan atau kepolisian. UU KPK telah memberikan wewenang kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dengan alasan antara lain proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau terdapat hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif.

Dengan demikian, tanpa kewenangan penuntutan perkara korupsi, terbuka peluang adanya kebuntuan dalam penanganan perkara korupsi di tingkat kejaksaan. Penanganan perkara korupsi di tingkat kejaksaan akan lebih mudah diintervensi oleh eksekutif, yudikatif atau legislatif. Kalau sudah begitu, pelaksanaan agenda pemberantasan korupsi akan mengalami masa suram. Apakah hal itu yang diinginkan bangsa Indonesia?

Oleh karena itu, tidak boleh ada kompromi. Tolak pembatasan wewenang KPK untuk melakukan penuntutan perkara korupsi. Titik.

oleh Ari Juliano Gema

Saya baru selesai membaca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang memutuskan tidak sahnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah itu. Menurut saya, putusan yang dibuat oleh hakim Nugraha Setiaji (catat!) itu setidaknya mengandung empat kejanggalan, yaitu:

Pertama, permohonan praperadilan diajukan oleh Anggodo Widjojo yang mengaku sebagai saksi korban. Padahal, surat pelarangan bepergian ke luar negeri yang diterbitkan oleh KPK adalah untuk Anggoro Widjojo, Putranefo A. Prayugo, Anggono Widjojo dan David Angkawijaya. Bahkan dalam surat permohonan praperadilan itu diketahui bahwa semua uang yang katanya akan diberikan untuk pimpinan KPK adalah berasal dari Anggoro Widjojo. Anggodo hanya bertindak sebagai perantara antara Anggoro Widjojo dan Ary Muladi yang katanya akan menyampaikan uang tersebut kepada pimpinan KPK. Bagaimana mungkin Anggodo merasa dirinya sebagai korban?

Kedua, yang menjadi termohon dalam surat permohonan praperadilan untuk pembatalan SKPP itu adalah Kejaksaan Agung cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Termohon I) dan Kapolri cq. Kepala Bareskrim Mabes Polri (Termohon II). Padahal, SKPP diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, sudah tidak ada urusan dengan Kapolri atau Kabareskrim Mabes Polri. Jelas permohonan itu salah orang alias error in persona.

Ketiga, ada 2 (dua) SKPP dengan 2 (dua) nomor surat yang berbeda masing-masing untuk Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, bagaimana mungkin bisa diajukan dalam 1 (satu) permohonan praperadilan?

Keempat, OC Kaligis diajukan dan diterima sebagai saksi ahli dalam permohonan praperadilan tersebut. Seorang saksi ahli tentu diharapkan independensinya dalam memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya. OC Kaligis bersama dengan komunitas advokat sebelumnya juga pernah mengajukan permohonan praperadilan untuk pembatalan SKPP Bibit-Chandra, namun ditolak oleh hakim karena kedudukan hukum mereka tidak jelas. Mengingat hal itu, bagaimana mungkin hakim menerima OC Kaligis sebagai saksi ahli yang independen, tanpa mewaspadai niat balas dendamnya?

Berdasarkan beberapa kejanggalan di atas, seharusnya hakim Nugraha Setiaji menolak permohonan praperadilan yang diajukan Anggodo tersebut. Semoga hakim banding dapat melihat dan mempertimbangkan beberapa kejanggalan tersebut untuk dengan tegas membatalkan putusan praperadilan di PN Jakarta Selatan tersebut.

• Ciri Anak/ Bibit Ayam Petelur Yg Berkualitas Bagus
• Jenis Ayam Petelur
• Kandang Ayam Petelur Yang Ideal 
• Cara Beternak Ayam Petelur yang Benar
• Ayam Petelur 
• Hama dan Penyakit Ayam Petelur

1. Menambah teman
   Seperti yang saya utarakan diatas bahwa bertukar link dapat menambah teman. terutama teman sesama profesi (blogger)
2. Meningkatkan kunjungan ke blog kita
   Link merupakan sebuah pintu yang akan membuka jendela baru diweb browser pembaca. jadi ketika anda banyak melakukan pertukaran link dengan blog lain itu artinya anda telah banyak memasang pintu ke blog anda.
3. Meningkatkan traffic membuat kita semakin dikenal search engine
   Jelaskan? bahwa semakin banyak blog dikunjungi dan trafficnya semakin tinggi, dapat berdampak pada SEO blog kita, syukur-syukur blog kita dapat tampil diurutan pertama.. hehehe....
4. Meningkatkan Alexa rank
   Semakin banyak akses keblog kita selain semakin dikenal oleh SE juga dapat meningkatkan alexa rank kita.
5. Membuat blog kita semakin terkenal dan meningkatkan popularitas blog kita
   Lihat blog-blog yang berada diurutan teratas mesin pencari. tentuh ketika kita akan semakin mengenal blog-blog tersebut, dan ketika kita butuh konten yang berkaitan dengan blog mereka. Tentuh yang pertama kita tuju adalah blog tersebut.
6. Menambah penghasilan (hehehe....)
   Sekalipun blog ini belum terpasang iklan dan sengaja belum berminat untuk pasang iklan (saat ini), tentuh jika blog ini terkenal (Amin...) maka akan banyak yang berminat untuk memasang iklan diblog kita... nah... dari situ tentu kita dapat royaltinya kan??